COVID-19: OJK Relaxes Requirements for Bank’s Asset Quality Assessment

Amid the Coronavirus Disease 2019 (“COVID-19”) outbreak in Indonesia, the Indonesian Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan – “OJK”) issued The OJK Regulation No. 11/POJK.03/2020 of 2020 effective on March 16, 2020, on National Economic Stimulus as A Countercyclical Impact Policy Spread Of Coronavirus Disease 2019 (“OJK Reg. 11/2020”). This OJK Reg. 11/2020 is enacted to anticipate the disruption that may occur in the banking industry by relaxing certain requirements on banks’ asset quality assessment concerning borrowers affected by COVID-19. OJK Reg. 11/2020 entered into force as of March 16, 2020 and will be effective until March 31, 2021.

One of the key mandates of OJK Reg. 11/2020 is that it enables banks to implement certain policies that support the stimulus for economic growth, particularly for borrowers affected by the COVID-19 outbreak, including micro, small and medium enterprises (collectively, the “Affected Borrowers”).

Key policies contained in OJK Reg. 11/2020 are as follows:

  • Determination of Affected Borrowers

OJK Reg. 11/2020 defines an Affected Borrower as a borrower that faces difficulty fulfilling its obligations to banks because the borrower or its businesses are affected (directly or indirectly) by the COVID-19 outbreak. The Affected Borrowers may be involved in any of these business sectors: tourism, transportation, hospitality, trade, processing, agriculture, and mining. In determining policies to define an Affected Borrower, OJK Reg. 11/2020 requires such policies to be enacted by banks to consist of at least: (a) the criteria to constitute an Affected Borrower, and (b) the sectors that are affected by COVID-19.

  • Determination of Bank’s Asset Quality Assessment

OJK Reg. 11/2020 provides certain leniency for banks in determining their asset quality in the forms of:

  1. debts (for conventional banks),
  2. financing (for sharia banks or sharia business units), or
  3. other provision of funds (for conventional banks, sharia banks or sharia business units) (all of which, collectively, the “Loan”)

given to any Affected Borrower in the amount of up to Rp10,000,000,000 (ten billion Rupiah) or less.

The quality assessment of the Loan will be determined only based on the timely payment of either the Loan’s principal and/or interest (for conventional banks), or the margin or the profit share or ujrah (for sharia banks or sharia business unit). Whereas in ordinary time, the quality assessment of any Loan as a bank’s asset is determined by a borrower’s business prospects, a borrower’s performance, and a borrower’s ability to pay.

  • Credit Restructuring Policy
    • Any Loan of an Affected Borrower that is restructured will be classified Current (Lancar). In respect of a borrower with the Current status, banks are only required to set a 1% (one percent) provision of the amount of the restructured Loan for their loan-loss reserves in relation to that particular borrower. This provision aims at improving the banks’ soundness level.
    • For Rural Banks (BPR), a restructured Loan is excluded from the application of the credit restructuring accounting treatment as referred to in the Indonesian Banking Accounting Guidelines (Pedoman Akuntansi Perbankan IndonesiaPAPI”).
  • New Loans for Affected Borrowers

Banks may provide new Loans to any Affected Borrower.  The credit assessment for such new Loan as the banks’ asset will be determined separately from the Affected Borrowers’ existing Loans. For any new Loan with a principal amount of up to Rp10,000,000,000, its credit assessment will be determined only based on the timely payment of either the Loan’s principal and/or interest (for conventional banks), or the margin or profit share or ujrah (for sharia banks or sharia business unit).  This is a more lenient requirement compared to the standard determining factors, namely a borrower’s business prospects, a borrower’s performance, and a borrower’s ability to pay. For any Loan with a principal amount above Rp10,000,000,000, its quality assessment shall be determined by the standard formula stipulated under the relevant OJK Regulation concerning Quality Assessment of Assets for Commercial Banks.

  • Reporting Requirements

Banks that provide the above stimulus shall report to OJK based on the respective Banks’ positions at the closing month report for their closing positions at the ends of April 2020, June 2020, September 2020, December 2020, and March 2021. The form of the report is attached to OJK Reg. 11/2020.  Reports shall be delivered in the form of hardcopy to OJK no later than the end of month following each of the abovementioned reporting months.

 


COVID-19: OJK Relaksasi Persyaratan atas Penetapan Kualitas Aset Bank

Di tengah penyebaran wabah Virus Corona 2019 (“COVID-19”) di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (“OJK”) menerbitkan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tahun 2020 yang mulai berlaku pada 16 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak  Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (“POJK 11/2020”). POJK 11/2020 diberlakukan dalam rangka mengantisipasi hambatan yang mungkin terjadi dalam industri perbankan dengan menerapkan kebijakan tertentu untuk penetapan kualitas aset bank terkait debitur yang terkena dampak COVID-19. POJK 11/2020 diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2020 dan akan berlaku hingga 31 Maret 2021.

Salah satu amanat dari POJK 11/2020 ini adalah untuk memberikan kewenangan kepada bank untuk dapat menerapkan suatu kebijakan stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama untuk debitur yang terdampak penyebaran COVID-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (secara bersama-sama “Debitur Terdampak”).

Kebijakan penting dalam POJK 11/2020 adalah sebagai berikut:

  • Penetapan Debitur Terdampak

POJK 11/2020 menetapkan bahwa Debitur Terdampak merupakan debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit kepada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak (secara langsung ataupun tidak langsung) dari penyebaran COVID-19 pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi ini, POJK 11/2020 mensyaratkan Bank memiliki pedoman penetapan Debitur Terdampak, yang paling sedikit memuat: (a) kriteria Debitur Terdampak, dan (b) sektor yang terkena dampak COVID-19.

  • Penetapan Kualitas Aset Bank

POJK 11/2020 memberikan kelonggaran tertentu untuk bank dalam menetapkan kualitas aset berupa:

  1. kredit (untuk bank umum konvensional),
  2. pembiayaan (untuk bank umum syariah atau unit usaha syariah), dan/atau
  3. penyediaan dana lain (untuk bank umum konvensional, bank umum syariah atau unit usaha syariah) (secara bersama-sama “Kredit”)

yang diberikan kepada Debitur Terdampak dengan plafon paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

POJK 11/2020 mengatur bahwa penetapan kualitas Kredit akan hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok atas pokok Kredit dan/atau bunga (untuk bank umum konvensional), atau margin atau bagi hasil atau ujrah (untuk bank umum syariah atau unit usaha syariah). Di mana dalam kondisi normal, kualitas Kredit sebagai aset bank ditetapkan berdasarkan prospek usaha debitur, kinerja debitur, dan kemampuan membayar debitur.

  • Kebijakan Restrukturisasi Kredit
    • Kualitas Kredit dari suatu Debitur Terdampak yang direstrukturisasi akan diklasifikasikan Lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Dalam hal Debitur berstatus Lancar, bank hanya diwajibkan untuk menetapkan penyisihan umum 1% (satu persen) dari jumlah Kredit yang direstrukturisasi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban penyisihan penilaian kualitas aset. Ketentuan ini bertujuan untuk membantu mempertahankan dan memperbaiki tingkat kesehatan bank yang ditinjau salah satunya berdasarkan risiko Kredit bank tersebut.
    • Untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Kredit yang direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit yang ditetapkan dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (“PAPI”).
  • Pemberian Penyediaan Dana Baru untuk Debitur Terdampak

Bank dapat memberikan Kredit baru kepada Debitur Terdampak. Penetapan kualitas kredit atas Kredit baru tersebut sebagai aset bank dilakukan secara terpisah dari Kredit Debitur Terdampak yang telah diberikan sebelumnya. Untuk Kredit baru dengan plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), penetapan kualitas Kredit akan didasarkan oleh ketepatan pembayaran pokok atas pokok Kredit dan/atau bunga (untuk bank umum konvensional), atau margin atau bagi hasil atau ujrah (untuk bank umum syariah atau unit usaha syariah). Hal tersebut merupakan persyaratan yang lebih longgar dibandingkan dengan faktor penilaian kualitas Kredit pada kondisi normal seperti: prospek usaha debitur, kinerja debitur, dan kemampuan membayar debitur untuk membayar. Untuk Kredit baru dengan plafon lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), penetapan kualitas Kredit akan ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset.

  • Persyaratan Pelaporan

Bank yang menerapkan kebijakan pendukung stimulus di atas harus melaporkan laporan posisi akhir bulan Bank tersebut kepada OJK untuk posisi akhir bulan April 2020, Juni 2020, September 2020, Desember 2020, dan Maret 2021. Format laporan tersebut terlampir dalam Lampiran POJK 11/2020. Laporan disampaikan secara luring kepada OJK paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi bulan laporan.

***

April 2, 2020

Copyright © 2020 AKSET. All rights reserved.